Komisi VII DPR Pertanyakan Dampak Penyuapan bagi Industri Migas

27-08-2013 / KOMISI VII

Komisi VII DPR mempertanyakan dampak dan efek psikologis penyuapan yang dilakukan Mantan Kepala SKK Migas terhadap kinerja Migas di Indonesia.

"Bagaimana efek kejadian penyuapan di SKK Migas tersebut terhadap kinerja keseluruhan migas," tanya Anggota DPR Asfihani (F-PD) Saat Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan jajarannya, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/8).

Menurutnya, dirinya mengapresiasi positif usulan agar dana operasional SKK Migas di masukkan didalam APBN sehingga pertanggungjawaban menjadi lebih transparan. "Saya merespon dana di SKK Migas jangan dibebaskan begitu saja, dan semua harus dibahas didalam Komisi VII DPR," ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR mendukung langkah yang telah diambil Kementerian ESDM dengan menunjuk Kepala SKK Migas plt yang baru menggantikan Rudi Rubiandini. "ini menunjukkan langkah cepat agar industri migas tidak terhenti dan ini bukan pekerjaan mudah," katanya.

Sementara Mulyadi (Fraksi Gerindra) mengatakan, kasus penyuapan Kepala SKK Migas menunjukkan gambaran tata kelola migas di Indonesia yang beraentakan. "kami melihat langkah yang diambil Menteri ESDM sudah cukup baik namun belum memuaskan," ujarnya.

Dia mengharapkan, tata kelola migas bukan hanya seremonial belaka tetapi langkah tegas bukan hanya lips service semata. (si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...